Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo turun langsung ke area panen dan bahkan mengendarai sendiri kendaraan traktor jenis Combine Corn Harvester untuk memanen jagung bersama para petani. Momen tersebut menarik perhatian para peserta dan masyarakat yang hadir, sekaligus menunjukkan dukungan langsung Presiden Prabowo terhadap modernisasi sektor pertanian nasional.

Kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI-Polri, kelompok tani, hingga pelaku sektor pangan. Hamparan lahan jagung yang menguning menjadi latar kegiatan panen serentak yang digelar di berbagai wilayah Indonesia tersebut.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa panen raya jagung kuartal II tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton jagung. Kapolri juga mengungkapkan bahwa sebagian hasil panen akan diekspor ke Malaysia.

“Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi-Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,” ungkap Kapolri.

Kapolri menambahkan bahwa secara khusus di Kabupaten Tuban, panen raya dilakukan di atas lahan seluas 101,5 hektare yang merupakan lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut berasal dari empat kelompok pengelola, yakni KTH Wonolestari, LMDH Jenggolomanik, LMDH Wonomoyo, dan lahan PT Semen Indonesia.

“Dari luas lahan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton dan seluruh hasil panen akan dikirimkan ke Bulog guna mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan,” ujar Kapolri.

Kegiatan panen raya jagung serentak tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, serta membuka peluang pasar ekspor bagi hasil pertanian Indonesia. Dukungan terhadap modernisasi alat pertanian dan penguatan koperasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekonomi desa di berbagai daerah. (duc)

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Gunadi saat dikonfirmasi menjelaskan hingga saat ini pasokan gas elpiji di Kabupaten Tuban masih dalam kondisi aman.

Ia mengakui, terdapat laporan di lapangan mengenai beberapa toko kelontong yang sempat kehabisan stok gas elpiji. Namun kondisi tersebut bersifat kasuistis dan hanya terjadi di beberapa titik saja.

Menurutnya, hal tersebut umumnya disebabkan oleh tingginya volume pembelian masyarakat dalam waktu bersamaan. “Kalaupun ada beberapa toko yang habis stoknya, itu hanya terjadi di beberapa tempat saja. Biasanya karena volume penggunaan yang tinggi atau karena panic buying dari masyarakat,” ujar Gunadi, Rabu (18/2/2026).

Kendati demikian, Pemkab Tuban terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan para agen serta pihak Pertamina. Tujuannya, memastikan distribusi gas elpiji berjalan lancar, terutama menjelang Lebaran ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

Mantan Kasatpolpp Tuban ini menambahkan apabila terdapat informasi atau kendala terkait ketersediaan gas elpiji di lapangan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan agen maupun Pertamina untuk memastikan pasokan kembali normal.

“Kalau ada informasi pasti terkait kendala distribusi, kami akan segera berkoordinasi dengan agen dan Pertamina. Sampai saat ini, Insya Allah ketersediaan gas masih aman hingga Lebaran,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemkab Tuban berharap masyarakat tetap tenang dan membeli gas elpiji sesuai kebutuhan, sehingga ketersediaan pasokan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga. (duc)

Ketua PGRI Kabupaten Tuban, Witono, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme evaluasi kinerja yang menjadi dasar tidak diperpanjangnya kontrak guru PPPK. Menurutnya, evaluasi merupakan hal wajar, namun harus disertai proses pembinaan dan komunikasi yang jelas.

“Kami memahami evaluasi adalah bagian dari sistem. Tapi yang menjadi catatan kami, sebagian guru merasa tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis atau pembinaan terlebih dahulu sebelum kontraknya dihentikan,” ujar Witono.

Ia menjelaskan, PGRI menerima laporan dari sejumlah guru PPPK yang mengaku baru mengetahui kontraknya tidak diperpanjang setelah keputusan final ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan rasa kaget dan ketidakpastian, terutama bagi guru yang selama ini aktif mengajar dan menjalankan tugas di sekolah.

Selain aspek administratif, PGRI juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang dialami guru terdampak. Witono menilai kebijakan tersebut perlu dilihat dari sisi kemanusiaan, mengingat para guru telah mengabdi selama bertahun-tahun dan menjadikan status PPPK sebagai sandaran ekonomi keluarga.

“Mereka bukan baru sehari dua hari mengajar. Ada yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan tiba-tiba harus berhenti. Ini yang kami minta agar menjadi pertimbangan bersama,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban menyatakan bahwa keputusan tidak memperpanjang kontrak PPPK telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BKPSDM Tuban, Fien Roekmini, menegaskan bahwa evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator disiplin, kehadiran, dan capaian kinerja selama masa kontrak (08/01/26).

“Evaluasi dilakukan sesuai aturan dan berbasis data. Hasil evaluasi itulah yang menjadi dasar apakah kontrak PPPK dapat diperpanjang atau tidak,” jelasnya.

BKPSDM juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan profesionalisme, kinerja, dan akuntabilitas ASN, termasuk PPPK. Dalam regulasi tersebut, perpanjangan kontrak tidak bersifat otomatis dan bergantung pada hasil evaluasi.

Meski demikian, PGRI berharap pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog antara BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan perwakilan guru PPPK, agar seluruh pihak memperoleh kejelasan dan solusi yang adil. PGRI menilai dialog penting untuk menjaga stabilitas dunia pendidikan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan kepegawaian di Kabupaten Tuban. (co)

Dari total 41 PPPK yang kontraknya tidak dilanjutkan, sebagian besar merupakan guru jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, terdapat pula sejumlah PPPK dari formasi tenaga kesehatan yang turut terdampak kebijakan tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari evaluasi kinerja dan disiplin pegawai yang dilakukan menjelang berakhirnya masa kontrak, sekitar November hingga Desember 2025.

Evaluasi itu mencakup sejumlah indikator, antara lain tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta kelengkapan laporan kinerja. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi dasar Pemkab Tuban untuk menentukan apakah kontrak PPPK dapat diperpanjang atau tidak per 01/01/26.

Namun, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran di lingkungan pendidikan, khususnya terkait potensi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah negeri pada awal semester genap tahun ajaran 2025/2026.

Evaluasi Disiplin dan Kinerja Jadi Penentu Keputusan

Di sisi lain, penghentian kontrak puluhan PPPK ini menimbulkan perbincangan luas di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari penegakan disiplin ASN, namun di saat bersamaan juga menuntut adanya pendekatan yang lebih komunikatif dari pemerintah daerah.

Beberapa pengamat pendidikan menilai bahwa evaluasi kinerja memang penting untuk menjaga profesionalisme aparatur, tetapi perlu diimbangi dengan mekanisme pembinaan berjenjang dan pemberian kesempatan klarifikasi sebelum keputusan akhir diambil (03/01/26).

Kondisi ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai keberlanjutan skema PPPK, terutama bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan menggantungkan keberlangsungan hidup dari status tersebut. Ketidakpastian pascakontrak dinilai masih menjadi tantangan dalam sistem kepegawaian PPPK.

Pemkab Tuban sendiri diharapkan segera menyiapkan langkah lanjutan, baik melalui penataan ulang kebutuhan pegawai, pengisian formasi yang kosong, maupun kebijakan transisi agar pelayanan public khususnya di sektor pendidikan dan Kesehatan tidak terganggu. (co)

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., menyampaikan arahan resmi terkait kesiapsiagaan lintas instansi. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini berbasis desa agar risiko bencana dapat ditekan sejak tahap deteksi awal. “Mitigasi bukan cukup dengan kesiapan alat, tapi juga kesiapan masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika tanda bahaya mulai muncul,” ujar Budi Wiyana dalam arahannya pada apel siaga (17/11).

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Drs. Sudarmaji, memastikan kesiapan teknis seluruh peralatan kebencanaan saat ditemui usai apel. Ia menuturkan bahwa pemeriksaan dilakukan menyeluruh terhadap perahu karet, alat komunikasi, tenda darurat, hingga armada evakuasi. “Kami tidak menunggu kejadian lalu memeriksa alat. Semua harus siap sebelum bencana datang, sebab cuaca ekstrem sering berubah dalam hitungan jam,” tegas Sudarmaji pada kesempatan yang sama, (17/11).

Pemkab Tuban juga memperluas edukasi mitigasi hingga ke masyarakat. Sejumlah kegiatan sosialisasi dilakukan melalui sekolah, pesantren, organisasi pemuda, hingga perangkat desa. Program ini turut melibatkan Kantor Kesbangpol Tuban, yang memasukkan materi kesiapsiagaan bencana dalam agenda pembinaan kebangsaan. Pemerintah menilai bahwa mitigasi harus menjadi gerakan bersama agar masyarakat tidak hanya mengetahui risiko, tetapi juga memahami tindakan cepat ketika bencana mengancam.

Data BPBD Tuban serta laporan BMKG menjadi dasar bagi Pemkab menempatkan kecamatan-kecamatan seperti Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang sebagai wilayah dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Ancaman banjir kiriman dari Bengawan Solo dan potensi angin kencang akibat fenomena atmosfer MJO dan gelombang Rossby menjadi indikator utama yang terus dipantau. Apalagi tren curah hujan diperkirakan meningkat tajam hingga Januari.

Dengan pendekatan baru yang lebih sistematis, Pemkab Tuban berharap upaya pencegahan dapat berjalan efektif dan terukur. Mulai dari kesiapan peralatan, kejelasan SOP, koordinasi instansi, hingga edukasi masyarakat — seluruh rangkaian ini dirancang sebagai satu kesatuan rantai mitigasi. Tuban ingin memastikan bahwa ketika cuaca ekstrem datang, daerah ini tidak hanya siap merespons, tetapi mampu mengurangi risiko sejak jauh sebelum ancaman mencapai puncaknya. (co)

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Nurul Huda Becok, Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari, dan Hippam Torto Moro. Keunikan kegiatan ini adalah pelibatan ratusan siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari KB, TK, MI, hingga SMP Nurul Huda, yang turut serta langsung dalam penanaman.

Ketua Yayasan Nurul Huda Becok, Moh. Thohiron,S.Kep.Ns, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. “Selain untuk konservasi alam, kegiatan ini juga untuk memberikan edukasi kepada para siswa untuk mencintai alam dengan menanam pohon,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan upaya menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini. Sehingga, para siswa dapat mencintai lingkungan dan dapat tertanam dalam dirinya untuk merawat lingkungan. “Kegiatan ini akan tertanam di mindset para siswa pentingnya untuk menanam dan menjaga kelestarian alam,” ungkapnya.

Inisiatif positif ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Perwakilan Cabang Dinas Kehutanan Bojonegoro, Syamsu Nastain, menyampaikan penghargaan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Nurul Huda ini.

Syamsu Nastain menekankan pentingnya peran serta semua elemen masyarakat dalam upaya penyelamatan lingkungan. “Penyelamatan lingkungan tidak hanya bisa dilaksanakan satu pihak saja. Namun, harus dilaksanakan semua pihak termasuk para pelajar,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, sangat krusial dalam menjaga kelestarian alam.

Kepala SMP Nurul Huda, KH. Su’udil Azkah, S.Pd mengatakan bahwa kegiatan konservasi alam ini merupakan pembelajaran diluar kelas. Kegiatan ini juga sangat penting bagi para siswa sebagai edukasi. “Semoga kegiatan ini sebagai ladang ibadah bagi kita semua,” pungkasnya. (duc)

Dalam skema baru itu, seluruh bus dan kendaraan besar dihentikan di Terminal Wisata Kebonsari. Peziarah kemudian melanjutkan perjalanan ke area makam menggunakan becak wisata atau shuttle yang telah difasilitasi pemerintah. DLHP memastikan bahwa perubahan rute ini bukan untuk menyingkirkan pedagang maupun mengurangi pendapatan pengemudi becak, melainkan menata ulang agar layanan lebih tertib dan mudah diawasi.

DLHP Tuban menegaskan bahwa becak tetap menjadi moda utama bagi peziarah dan kini mulai diberi tanda pengenal serta plat khusus. Penertiban ini dilakukan agar tarif lebih transparan dan tidak ada lagi pungutan di luar ketentuan. Pemerintah menekankan bahwa semua ketentuan tarif akan berada dalam batas wajar, sehingga tidak merugikan pengunjung maupun pelaku usaha.

Sejumlah pengemudi becak mengaku mendukung kebijakan tersebut, meski berharap pelaksanaannya benar-benar konsisten. Mereka menilai penataan ini dapat mendukung kenyamanan peziarah apabila pengawasan dilakukan secara menyeluruh.

DLHP menargetkan model penataan baru ini berjalan penuh sepanjang November 2025. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan wisata religi di pusat kota semakin baik dan pendapatan pelaku usaha tetap stabil. (co)

Kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari, mulai 28 Oktober hingga 4 November 2025. Tim gabungan yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Satpol PP, Bagian Hukum Setda, serta sejumlah unsur masyarakat turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang KTR benar-benar diterapkan di setiap instansi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa pengawasan ini bukan hanya sekadar kegiatan formalitas, melainkan bagian dari langkah nyata pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat.

“Kami ingin memastikan semua lembaga dan fasilitas umum bisa menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Ini bukan hanya soal larangan, tapi soal kebiasaan hidup sehat yang perlu kita tanamkan bersama,” ungkapnya.

Dorong Budaya Hidup Sehat di Lingkungan Kerja dan Sekolah

Tim Satgas KTR menyisir berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah tingkat SMP dan SMA, perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD), hingga fasilitas kesehatan baik negeri maupun swasta. Penilaian dilakukan terhadap beberapa indikator, antara lain ketersediaan tanda larangan merokok, keberadaan ruang merokok khusus, serta komitmen pengelola dalam menjaga area tetap bersih dari asap rokok.

Dari hasil evaluasi awal, sebagian besar instansi menunjukkan kemajuan yang positif dalam menjalankan kebijakan KTR. Namun, tim masih menemukan sejumlah tempat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan, seperti belum memasang papan larangan merokok dengan jelas atau belum melakukan pengawasan internal secara konsisten.

Menurut dr. Hendro, hasil monitoring ini akan menjadi dasar pembinaan lanjutan agar penerapan KTR semakin kuat.

“Kami akan terus mendampingi dan memberi pembinaan. Harapannya, seluruh instansi bisa seratus persen taat aturan dan berperan aktif menjaga udara tetap bersih di tempat kerja maupun sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Satpol PP Kabupaten Tuban, Siti Nurhayati, menambahkan bahwa monitoring ini juga berfungsi memperkuat sinergi antarinstansi dalam penegakan aturan.

“Kami tidak hanya datang untuk mengingatkan, tapi juga memastikan bahwa komitmen itu dijaga. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran yang berulang, tentu akan ada tindakan administratif sesuai peraturan daerah,” jelasnya.

Selain memantau kepatuhan terhadap aturan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi tentang bahaya rokok bagi perokok aktif maupun pasif. Pemerintah daerah menilai, penerapan KTR yang efektif akan membantu menurunkan risiko penyakit tidak menular, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat usia produktif.

Kegiatan rutin ini diharapkan dapat membentuk budaya baru di tengah masyarakat Tuban—yakni kebiasaan hidup sehat dan saling menghargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih.

“Menjaga lingkungan tanpa asap rokok adalah tanggung jawab bersama. Jika semua pihak sadar, kita bisa wujudkan Tuban sebagai kabupaten yang sehat dan berwawasan lingkungan,” pungkas dr. Hendro. (co)

Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan pentingnya sinergi Polri dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan yang terus berkembang.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan kepedulian masyarakat membuat situasi Tuban tetap kondusif, bahkan di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berjalan,” ujar AKBP William.

Wujud Nyata Sinergi di Lapangan

Penghargaan diberikan kepada tujuh anggota Polres Tuban yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian serta tujuh warga yang aktif mendukung berbagai program Polres.

Anggota Polri penerima penghargaan:

1. Aipda Mohammad Subkan

2. Brigpol Liya Alfiyaturrohmah

3. Brigpol Alifaturohmah

4. Briptu Apriliana Dessy Permatasari

5. Ipda Moch Rudi, S.Pd.I., M.M.

6. Aipda Roni Hidayat, S.H.

7. Briptu Capung Arya Widdaniya

Warga masyarakat penerima penghargaan:

1. H. Munir Maliki – mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di Tuban

2. Sudarlim – berkontribusi dalam program ketahanan pangan di lahan kehutanan sosial

3. Sumandar – aktif dalam program swasembada pangan di lahan produktif milik Perhutani

4. Rudi Suhartono – membantu desain masjid dan taman Polres Tuban

5. Hafiza Shanum Aulia – siswi SD asal Tuban peraih Juara 1 lomba mendongeng tingkat Mabes Polri

6. Yuri Novianto – aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Tuban

7. Nanang Sasmito – berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di masyarakat

Kehadiran Hafiza Shanum Aulia dalam balutan seragam polisi kecil turut menarik perhatian. Ia menjadi simbol semangat generasi muda yang mencintai Polri sejak dini dan menjadi inspirasi bagi anak-anak seusianya.

Kapolres berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi seluruh anggota Polri dan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam menjaga Kamtibmas.

“Kami ingin Polri menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat, bukan sekadar institusi penegak hukum,” tutur Kapolres Tuban.

Kegiatan tersebut disambut positif oleh para tokoh masyarakat dan jajaran Forkopimda. Mereka menilai sinergi semacam ini merupakan fondasi kuat bagi terciptanya keamanan yang berkelanjutan di Kabupaten Tuban. (co)

Data tersebut dirilis melalui laman resmi pa-tuban.go.id, yang mencatat mayoritas pemohon berasal dari keluarga yang anaknya belum mencapai usia minimum perkawinan, yakni 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Panitera Muda Hukum PA Tuban, Rachmad Setiawan, S.H., menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi nikah biasanya muncul karena berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat.

“Ada kalanya keluarga merasa perlu menikahkan anak karena faktor adat, lingkungan, atau pertimbangan ekonomi. Tapi setiap permohonan tentu harus melalui proses yang ketat di pengadilan,” ujarnya dikutip dari laman resmi PA Tuban.

Menurutnya, setiap perkara tidak serta merta dikabulkan. Majelis hakim lebih dulu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesiapan mental, usia, dan kondisi sosial ekonomi calon pasangan, termasuk dampaknya terhadap masa depan mereka.

“Kami mempertimbangkan aspek psikologis, tanggung jawab, serta kondisi keluarga secara menyeluruh. Tujuannya agar keputusan yang diambil benar-benar membawa kebaikan,” tambahnya.

PA Tuban juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga yang mengajukan permohonan tersebut. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memahami risiko dari pernikahan di usia muda.

Dari hasil evaluasi, sebagian besar permohonan dispensasi nikah di Tuban berasal dari wilayah pedesaan, dengan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap keputusan menikahkan anak sebelum waktunya.

Para pemerhati anak menilai, tingginya angka dispensasi nikah ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Edukasi tentang kesiapan usia nikah, tanggung jawab keluarga, dan pentingnya pendidikan remaja perlu terus digencarkan agar masa depan generasi muda tidak terputus oleh pernikahan dini. (co)

kotatuban.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengambil langkah cepat menyikapi maraknya keluhan masyarakat terkait dugaan bahan bakar Pertalite oplosan di Tuban dan Bojonegoro, (28/10/2025).

Melalui program tanggap darurat, Pertamina membuka posko pengaduan di dua wilayah tersebut untuk menampung laporan masyarakat dan memastikan tindak lanjut teknis di lapangan. Langkah ini dilakukan agar proses investigasi berjalan transparan dan terkoordinasi dengan baik antara masyarakat, kepolisian, dan pihak distribusi BBM.

“Kami langsung melakukan pengujian terhadap sampel Pertalite yang diambil dari SPBU dan Terminal BBM Tuban. Semua hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka setelah uji laboratorium selesai,” kata Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Ahad menegaskan, seluruh rantai distribusi bahan bakar Pertamina berada dalam pengawasan ketat. Jika ditemukan pelanggaran di tingkat operator atau SPBU, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar melapor ke posko resmi jika mengalami masalah pada kendaraannya setelah mengisi BBM, bukan melalui media sosial semata. “Kami siap menindaklanjuti setiap laporan dengan pemeriksaan teknis langsung di lapangan,” ujarnya.

Selain uji laboratorium, Pertamina juga tengah melakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya penyimpangan selama proses distribusi bahan bakar. Perusahaan pelat merah itu memastikan bahwa upaya pengawasan dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan pasokan BBM di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya Tuban dan Bojonegoro.

“Keamanan dan kepuasan masyarakat adalah prioritas kami. Karena itu, kami memastikan seluruh pasokan bahan bakar tetap memenuhi standar mutu nasional,” tutup Ahad Rahedi. (co)

Massa yang terdiri atas warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda tersebut mulai berdatangan sejak pukul 08.00 WIB. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, seperti “Utamakan Warga Lokal Bekerja di TPPI” dan “Segera Realisasikan Kompensasi Warga Terdampak.”

Koordinator aksi, Suharno, dalam orasinya menyebut bahwa hingga kini masyarakat belum menerima kejelasan mengenai bentuk kompensasi atas dampak yang mereka alami akibat kebakaran di kawasan kilang TPPI beberapa bulan lalu. “Kami hanya ingin keadilan. Warga di sekitar pabrik ikut menanggung dampak, tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan kompensasi diberikan,” ujarnya di tengah orasi yang mendapat sambutan riuh peserta aksi.

Selain soal kompensasi, warga juga menyoroti peluang kerja di lingkungan perusahaan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat sekitar. “Kami ingin anak-anak muda dari desa kami bisa bekerja di sini, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tambahnya.

Aksi tersebut berlangsung di depan gerbang utama kawasan industri TPPI, di mana aparat kepolisian dari Polres Tuban bersama personel TNI diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Kapolres Tuban, AKBP Mustofa, S.H., S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya mengawal jalannya demonstrasi agar tetap kondusif. “Kami pastikan aksi ini berjalan aman dan tertib. Aspirasi masyarakat akan difasilitasi untuk disampaikan kepada pihak perusahaan,” ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan manajemen TPPI, Manager Humas PT TPPI, Irfan Setyawan, mengatakan pihak perusahaan membuka ruang dialog dan berkomitmen menyelesaikan persoalan dengan masyarakat secara baik. “Kami memahami aspirasi warga. Saat ini proses pendataan dan verifikasi dampak kebakaran masih berlangsung, termasuk pembahasan terkait tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya.

Terkait tuntutan tenaga kerja lokal, Irfan menegaskan bahwa TPPI telah memiliki kebijakan untuk memberi prioritas kepada warga sekitar sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. “Kami tetap mendahulukan warga Tuban, khususnya dari desa ring 1, selama memenuhi persyaratan yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Jenu, Agus Priyono, S.Sos., yang turut memantau aksi di lokasi, menyatakan pemerintah kecamatan siap menjadi mediator antara warga dan perusahaan. “Kami berharap semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog. Tuntutan masyarakat akan kami sampaikan secara resmi kepada pihak TPPI dan Pemkab Tuban,” tuturnya.

Aksi yang berlangsung selama hampir tiga jam itu berakhir damai setelah perwakilan massa diterima oleh manajemen perusahaan untuk berdiskusi di dalam area TPPI. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib sambil menunggu hasil tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah menyiapkan langkah mediasi lanjutan guna memastikan hak-hak masyarakat dan tanggung jawab perusahaan dapat terselesaikan secara transparan dan berkeadilan. (co)