<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Agraria &#8211; kotatuban.id</title>
	<atom:link href="https://www.kotatuban.id/category/info-agraria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kotatuban.id</link>
	<description>Portal Berita Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 09:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://www.kotatuban.id/wp-content/uploads/2024/11/cropped-new-ikon-90x90.jpg</url>
	<title>Info Agraria &#8211; kotatuban.id</title>
	<link>https://www.kotatuban.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/ikuti-uji-publik-kip-2026-wamen-ossy-ingin-kementerian-atr-bpn-bisa-pertahankan-predikat-badan-pemerintah-informatif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53515</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/ikuti-uji-publik-kip-2026-wamen-ossy-ingin-kementerian-atr-bpn-bisa-pertahankan-predikat-badan-pemerintah-informatif/" title="Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.</p>
<p>“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.</p>
<p>Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Uji Publik ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.</p>
<p>Wamen Ossy menjelaskan, menerapkan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses maupun alasan hukum di balik pengecualiannya.</p>
<p>“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.</p>
<p>Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.</p>
<p>Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam 10 hari. Selain itu, Kementerian ATR/BPN tahun ini meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).</p>
<p>“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy yang hadir dengan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi beserta jajaran. (MW/JR)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tetapkan-lima-klaster-penertiban-hgu-yang-terlibat-karhutla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53512</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tetapkan-lima-klaster-penertiban-hgu-yang-terlibat-karhutla/" title="Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.</p>
<p>“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).</p>
<p>Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya, antara lain karena luas lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.</p>
<p>Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.</p>
<p>Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.</p>
<p>“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.</p>
<p>Klaster keempat, perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU-nya karena luas lahan terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.</p>
<p>“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron. (JM/FA)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/menteri-nusron-cabut-dan-tertibkan-hgu-11-korporasi-terindikasi-terlibat-dalam-kebakaran-hutan-dan-lahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53518</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/menteri-nusron-cabut-dan-tertibkan-hgu-11-korporasi-terindikasi-terlibat-dalam-kebakaran-hutan-dan-lahan/" title="Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.</p>
<p>“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).</p>
<p>Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.</p>
<p>Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.</p>
<p>Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.</p>
<p>Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.</p>
<p>Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.</p>
<p>Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.</p>
<p>Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.</p>
<p>Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.</p>
<p>Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/serahkan-sertipikat-gratis-kepada-penerima-bsps-2026-staf-ahli-menteri-atr-kepala-bpn-imbau-masyarakat-untuk-alih-media-ke-sertipikat-elektronik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53521</guid>

					<description><![CDATA[Bogor &#8211; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/serahkan-sertipikat-gratis-kepada-penerima-bsps-2026-staf-ahli-menteri-atr-kepala-bpn-imbau-masyarakat-untuk-alih-media-ke-sertipikat-elektronik/" title="Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogor</strong> &#8211; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu (07/11/2026). Setelah sertipikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.</p>
<p>“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.</p>
<p>Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.</p>
<p>“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.</p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.</p>
<p>“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.</p>
<p>Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis.</p>
<p>Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran. (SG/CK)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/sertipikat-tanah-masih-atas-nama-orang-tua-yang-sudah-meninggal-berikut-ini-risikonya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53509</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/sertipikat-tanah-masih-atas-nama-orang-tua-yang-sudah-meninggal-berikut-ini-risikonya/" title="Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan ke ahli waris. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, kondisi tersebut dapat menghambat pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.</p>
<p>“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).</p>
<p>Ketika sertipikat milik orang tua yang sudah meninggal belum juga diajukan Peralihan Hak-nya hingga ahli waris tingkat pertama meninggal dunia, maka kondisi berisiko akan menjadi lebih rumit. Sertipikat tersebut akan diturunkan haknya ke ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga bertambah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan bisa jadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan seluruh ahli waris.</p>
<p>Penundaan balik nama waris juga dapat mempersulit transaksi atas tanah, baik untuk keperluan Peralihan Hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Pada prinsipnya, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Oleh karena itu, saat pemegang hak telah meninggal dunia, proses peralihan atau pembebanan hak atas tanah tersebut perlu didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Kepada masyarakat yang memiliki tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, Ana Anida mengimbau untuk segera mengurus Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.</p>
<p>&#8220;Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,&#8221; pungkasnya. (LS/JR)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tindaklanjuti-9467-pengaduan-dalam-lapor-mas-wapres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53524</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tindaklanjuti-9467-pengaduan-dalam-lapor-mas-wapres/" title="Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung pada Rabu (04/11/2026), Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, memaparkan perkembangan penanganan terhadap 611 aduan masyarakat yang masuk terhitung sejak awal dibukanya saluran komunikasi tersebut.</p>
<p>“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67%,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, usai mengikuti Rakor di Jakarta.</p>
<p>Uunk Din Parunggi menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada pengaduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan bisa langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan untuk mendapatkan respons. Namun, jika ada laporan menyangkut sengketa, konflik, dan perkara, maka penanganannya membutuhkan penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.</p>
<p>Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menangani sengketa, konflik, maupun perkara ialah mempertemukan para pihak dalam mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian selanjutnya mengikuti proses peradilan.</p>
<p>Ke depannya, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti aduan yang belum terselesaikan. Saat ini, akses terhadap situs pengelolaan pengaduan masih terkendala pemeliharaan sistem.</p>
<p>Untuk memperluas jangkauan komunikasi dengan masyarakat, Biro Humas dan Protokol juga menghadirkan program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang sudah berjalan sejak 1 Oktober 2026. Dengan fitur Live di TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan berkonsultasi secara interaktif mengenai berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi. Program ini tersedia setiap hari kerja, Senin-Jumat mulai 09.00-11.00 WIB.</p>
<p>“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk Din Parunggi.</p>
<p>Adapun Rakor ini dipimpin oleh Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Pada kesempatan ini, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN hadir dengan didampingi oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry. (JM/CK)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kantah Tuban Serahkan 529 Sertipikat PTSL kepada Warga Desa Rawasan Jenu</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kantah-tuban-serahkan-529-sertipikat-ptsl-kepada-warga-desa-rawasan-jenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53471</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. TUBAN – Sebanyak 529 warga Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerima sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, Kamis (29/10/2026). Penyerahan ini menjadi bagian <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kantah-tuban-serahkan-529-sertipikat-ptsl-kepada-warga-desa-rawasan-jenu/" title="Kantah Tuban Serahkan 529 Sertipikat PTSL kepada Warga Desa Rawasan Jenu" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. TUBAN</strong> – Sebanyak 529 warga Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerima sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, Kamis (29/10/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tuban memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan atas aset tanah milik masyarakat.</p>
<p>Dengan memiliki sertipikat, warga mempunyai bukti hak atas tanah yang diakui secara hukum. Dokumen tersebut penting untuk mengurangi risiko sengketa dan klaim kepemilikan, sekaligus memberikan kepastian ketika tanah akan diperjualbelikan, diwariskan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.</p>
<p>Sertipikat juga dapat menjadi dokumen pendukung ketika pemilik membutuhkan akses pembiayaan melalui lembaga perbankan, dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Program PTSL merupakan salah satu program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan sehingga data kepemilikan tanah masyarakat menjadi lebih jelas dan tertata.</p>
<p>Penyerahan 529 sertipikat di Desa Rawasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tuban pada 2026. Kantah Tuban terus berupaya memastikan program ini memberikan manfaat nyata, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemilik tanah.</p>
<p>Kantah Tuban juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. <strong>(aish)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada 152 Pejabat dalam Pelantikan: Layani Masyarakat dengan Baik</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/pesan-menteri-atr-kepala-bpn-kepada-152-pejabat-dalam-pelantikan-layani-masyarakat-dengan-baik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 02:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53453</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Fungsional pada Kamis (29/10/2026) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Sesaat setelah melantik <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/pesan-menteri-atr-kepala-bpn-kepada-152-pejabat-dalam-pelantikan-layani-masyarakat-dengan-baik/" title="Pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada 152 Pejabat dalam Pelantikan: Layani Masyarakat dengan Baik" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Fungsional pada Kamis (29/10/2026) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Sesaat setelah melantik para pejabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalitas bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p>“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang. Terlebih, ini para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron di hadapan total 152 pejabat terlantik yang mengikuti pelantikan secara luring dan daring.</p>
<p>Menteri Nusron menjelaskan, 90% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, tingkat kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas. Seluruh jajaran diminta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal, terutama para petugas yang berhadapan langsung dengan pemohon di Kantor Pertanahan.</p>
<p>“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” ujar Menteri Nusron.</p>
<p>Dalam pelantikan ini, Menteri Nusron melantik pejabat dengan rincian, 147 Pejabat Administrator; 4 Pejabat Fungsional, dan 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, yaitu Komisaris Jenderal Polisi, Wahyu Widada. Di momen ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, disiplin, dan integritas melalui atas amanah Irjen yang baru.</p>
<p>“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesan Menteri Nusron.</p>
<p>Pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. Seluruh pihak yang hadir ikut menyaksikan prosesi pelantikan yang dipimpin Menteri Nusron. Dalam kesempatan ini, Pakta Integritas dibacakan oleh perwakilan pejabat terlantik, yaitu Irjen ATR/BPN, Wahyu Widada. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan dan Plh. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono. (AR/YZ)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/dua-tahun-kabinet-merah-putih-kementerian-atr-bpn-makin-mendekat-layanan-ke-masyarakat-lewat-atr-bpn-dekat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 01:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53456</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengaktifkan pelayanan pertanahan ATR/BPN Dekat berupa mobil layanan keliling di area-area yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Layanan ini hadir <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/dua-tahun-kabinet-merah-putih-kementerian-atr-bpn-makin-mendekat-layanan-ke-masyarakat-lewat-atr-bpn-dekat/" title="Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengaktifkan pelayanan pertanahan ATR/BPN Dekat berupa mobil layanan keliling di area-area yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Layanan ini hadir sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan (Kantah).</p>
<p>“ATR/BPN ingin membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan pertanahan. Kehadiran mobil layanan keliling ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).</p>
<p>Layanan ATR/BPN Dekat ini tersedia untuk masyarakat yang berada di wilayah 46 Kantah di enam provinsi. Untuk saat ini, layanan tersebut bisa ditemukan di sejumlah wilayah kerja adi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Lokasi layanan ATR/BPN Dekat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing Kantah. Di beberapa kabupaten/kota, layanan ini dapat ditemui di pusat keramaian, seperti pasar, lokasi car free day, ataupun alun-alun kabupaten/kota. Informasi lengkap terkait lokasi layanan bisa dicari tahu dengan menghubungi Kantah setempat.</p>
<p>Di layanan ATR/BPN Dekat, masyarakat bisa melakukan konsultasi dan pengaduan pertanahan; pengecekan status tanah; pendaftaran tanah pertama kali; perubahan data sertipikat (nama/alamat); serta layanan hak tanggungan dan roya. Kehadiran petugas melalui mobil layanan keliling diharapkan membantu masyarakat memahami prosedur, mengetahui persyaratan, serta memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengurus kebutuhan pertanahannya kelak di Kantah.</p>
<p>“Pelayanan yang mudah diakses harus diikuti dengan informasi yang jelas. Dengan hadir lebih dekat ke masyarakat, kami berharap berbagai kebutuhan dan kendala terkait pelayanan pertanahan dapat dikonsultasikan lebih awal sehingga masyarakat memahami tahapan yang perlu ditempuh,” lanjut Sekjen ATR/BPN.</p>
<p>Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan informasi layanan pertanahan kepada masyarakat dari berbagai kanal. Selain layanan jemput bola seperti ATR/BPN Dekat, masyarakat juga dapat memperoleh informasi layanan pertanahan dan persyaratan berkas melalui Aplikasi Sentuh Tanahku yang tersedia gratis di App Store dan Play Store.</p>
<p>“Ke depan, kami ingin terus memastikan bahwa transformasi pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya dari prosedur yang semakin jelas, tetapi juga dari kemudahan memperoleh informasi dan mengakses layanan pertanahan, baik secara langsung jemput bola maupun dari kanal-kanal digital yang ada,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (AR/FA)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/dalam-dua-tahun-terakhir-kementerian-atr-bpn-jangkau-16-masyarakat-hukum-adat-dan-daftarkan-68-bidang-tanah-ulayat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53459</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/dalam-dua-tahun-terakhir-kementerian-atr-bpn-jangkau-16-masyarakat-hukum-adat-dan-daftarkan-68-bidang-tanah-ulayat/" title="Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.</p>
<p>“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).</p>
<p>Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.</p>
<p>Di awal tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192%. Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172% dari target.</p>
<p>Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.</p>
<p>“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” pungkas Bernadus Wijanarko. (GE/FA)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Berikan Kepastian Waktu Layanan Lewat Pengukuran Terjadwal dan PERINTIS 10 Hari</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-atr-bpn-berikan-kepastian-waktu-layanan-lewat-pengukuran-terjadwal-dan-perintis-10-hari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53477</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan transformasi layanan pertanahan untuk lebih memberikan kepastian dalam waktu prosedur dan penyelesaian layanan. Perubahan dilakukan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-atr-bpn-berikan-kepastian-waktu-layanan-lewat-pengukuran-terjadwal-dan-perintis-10-hari/" title="Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Berikan Kepastian Waktu Layanan Lewat Pengukuran Terjadwal dan PERINTIS 10 Hari" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan transformasi layanan pertanahan untuk lebih memberikan kepastian dalam waktu prosedur dan penyelesaian layanan. Perubahan dilakukan melalui layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian 10 hari.</p>
<p>“Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, layanan Pengukuran Terjadwal sudah dijalankan di 466 Kantor Pertanahan (Kantah) dan Peralihan Hak Terintegrasi telah berjalan di 131 Kantah. Kami ingin setiap tahapan pelayanan memiliki alur dan target waktu yang jelas sehingga masyarakat bisa mengetahui pasti bagaimana permohonannya diproses,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).</p>
<p>Layanan Pengukuran Terjadwal itu telah dikembangkan mulai Juli 2025 lalu oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR). Pengembangan terus berjalan, hingga saat ini Pengukuran Terjadwal sudah sukses diterapkan di sekitar 96% Kantah di Indonesia.</p>
<p>Dalam proses pendaftaran tanah, layanan Pengukuran Terjadwal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri tanggal pengukuran melalui slot ketersediaan jadwal petugas ukur yang tersedia. “Implementasinya, waktu tunggu pengukuran selama tujuh hari, dan proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran maksimal lima hari, jadi total layanan 12 hari. Masyarakat juga akan dijelaskan di loket pengukuran terjadwal terkait ketentuan layanan,” jelas Sekjen ATR/BPN.</p>
<p>Sementara untuk layanan PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan dalam proses peralihan hak atas tanah menjadi selesai dalam 10 hari. Tahapannya termasuk, proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah selesai maksimal 3 hari, proses di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maksimal 2 hari, dan proses di Kantah selesai maksimal 5 hari.</p>
<p>“Percepatan pelayanan membutuhkan pembenahan proses kerja sekaligus kolaborasi. Dalam PERINTIS, pemerintah daerah, PPAT, dan Kantah memiliki peran pada tahapan masing-masing. Karena itu, integrasi proses dan komitmen bersama menjadi kunci agar kepastian waktu yang dijanjikan kepada masyarakat dapat diwujudkan,” tutur Dalu Agung Darmawan.</p>
<p>Dengan dua transformasi layanan yang diterapkan mulai tahun ini, Kementerian ATR/BPN berupaya merubah pola pelayanan yang lebih terukur, baik dalam proses pengukuran bidang tanah maupun peralihan hak. Pelaksanaannya memerlukan kedisiplinan dalam memenuhi standar waktu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta koordinasi antarpihak agar proses pelayanan berjalan sesuai prosedur.</p>
<p>“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai prosedur yang harus dilalui, tetapi juga kejelasan mengenai waktu penyelesaiannya. Karena itu, standar layanan yang telah ditetapkan harus menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (AR/CK)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kantah Tuban Dorong Jajaran Tingkatkan Kualitas Pelayanan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/hari-sumpah-pemuda-ke-98-kantah-tuban-dorong-jajaran-tingkatkan-kualitas-pelayanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 04:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53468</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. TUBAN – Semangat persatuan dan perjuangan yang diwariskan para pemuda Indonesia menjadi pengingat bagi jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/hari-sumpah-pemuda-ke-98-kantah-tuban-dorong-jajaran-tingkatkan-kualitas-pelayanan/" title="Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kantah Tuban Dorong Jajaran Tingkatkan Kualitas Pelayanan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. TUBAN</strong> – Semangat persatuan dan perjuangan yang diwariskan para pemuda Indonesia menjadi pengingat bagi jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang digelar Rabu (28/10/2026), dengan tema <strong>“Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia.”</strong></p>
<p>Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk mengenang perjuangan generasi muda yang pada 28 Oktober 1928 menyatukan tekad dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.</p>
<p>Nilai persatuan yang diwariskan para pemuda tersebut dinilai tetap relevan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Nasionalisme, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dalam menjalankan tugas pelayanan publik.</p>
<p>Bagi jajaran Kantah Tuban, semangat kepemudaan menjadi dorongan untuk bekerja dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab. Hal itu dapat diwujudkan melalui pelayanan pertanahan yang profesional, responsif, serta memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat.</p>
<p>Pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari penyelesaian urusan administrasi, tetapi juga dari kesungguhan aparatur dalam membantu masyarakat memperoleh informasi, kemudahan akses, dan kepastian dalam mengurus kebutuhan pertanahan.</p>
<p>Melalui peringatan ini, seluruh jajaran diajak menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai penggerak untuk menjaga persatuan, meningkatkan etos kerja, dan menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas.</p>
<p>Semangat bersatu, bergerak, dan berkarya diharapkan tidak berhenti pada seremoni peringatan, tetapi tercermin dalam komitmen dan tindakan nyata saat menjalankan tugas serta melayani masyarakat. <strong>(aish)</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
