<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kotatuban.id</title>
	<atom:link href="https://www.kotatuban.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kotatuban.id</link>
	<description>Portal Berita Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 06:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://www.kotatuban.id/wp-content/uploads/2024/11/cropped-new-ikon-90x90.jpg</url>
	<title>kotatuban.id</title>
	<link>https://www.kotatuban.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eko Wahyudi Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada Masyarakat Plumpang Tuban</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/eko-wahyudi-sosialisasikan-empat-pilar-kebangsaan-kepada-masyarakat-plumpang-tuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 08:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Utama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53538</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id. TUBAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Eko Wahyudi, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, pada Sabtu (14/11/2026). Kegiatan yang <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/eko-wahyudi-sosialisasikan-empat-pilar-kebangsaan-kepada-masyarakat-plumpang-tuban/" title="Eko Wahyudi Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada Masyarakat Plumpang Tuban" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kotatuban.id. TUBAN</strong> – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Eko Wahyudi, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, pada Sabtu (14/11/2026).</p>
<p>Kegiatan yang berlangsung di salah satu tempat pertemuan di Kecamatan Plumpang tersebut diikuti oleh masyarakat dan sejumlah peserta undangan. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.</p>
<p>Dalam kegiatan tersebut, H. Eko Wahyudi menyampaikan pentingnya memahami dan mengamalkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Empat pilar tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa.</p>
<p>Menurutnya, pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan tidak cukup hanya sebatas pengetahuan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
<p>Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, serta memperkuat semangat gotong royong di tengah kehidupan sosial yang semakin dinamis.</p>
<p>“Empat Pilar Kebangsaan merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Kita harus terus merawat persatuan, menghormati perbedaan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.</p>
<p>Eko Wahyudi menambahkan, sosialisasi empat pilar menjadi salah satu sarana untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p>Melalui kegiatan tersebut, diharapkan nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam kuat di tengah masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi semangat persatuan dalam keberagaman.</p>
<p>Kegiatan berlangsung dengan suasana interaktif melalui dialog dan penyampaian pandangan dari para peserta terkait pentingnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. (r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban, Mas Lindra Paparkan Capaian Pembangunan dan Ajak Masyarakat Perkuat Kolaborasi</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/hari-jadi-ke-733-kabupaten-tuban-mas-lindra-paparkan-capaian-pembangunan-dan-ajak-masyarakat-perkuat-kolaborasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotatuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 04:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik & Pemerintahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53529</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id &#8211; Peringatan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Mengusung semangat <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/hari-jadi-ke-733-kabupaten-tuban-mas-lindra-paparkan-capaian-pembangunan-dan-ajak-masyarakat-perkuat-kolaborasi/" title="Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban, Mas Lindra Paparkan Capaian Pembangunan dan Ajak Masyarakat Perkuat Kolaborasi" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>kotatuban.id &#8211; Peringatan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Mengusung semangat Mbangun Deso, Noto Kutho, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, meningkatkan inovasi, dan memperkuat kolaborasi.</p>
<p>Pesan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Lindra saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi ke-733 Kabupaten Tuban di Alun-Alun Tuban, Kamis (12/11). Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tuban.</p>
<p>Dalam upacara tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Drs. Gunadi, M.M., bertindak sebagai Komandan Upacara.</p>
<p>Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab pataka lambang Kabupaten Tuban yang diiringi 20 bendera kecamatan. Pataka dibawa oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban sebagai simbol persatuan dan kebanggaan terhadap identitas daerah.</p>
<p>Dalam amanatnya, Mas Lindra menegaskan bahwa falsafah Mbangun Deso, Noto Kutho menjadi pijakan utama arah pembangunan Kabupaten Tuban. Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari desa dan wilayah pelosok melalui pemerataan aksesibilitas, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan potensi unggulan masyarakat. Sementara itu, kawasan perkotaan terus ditata agar semakin modern, nyaman, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.</p>
<p>Sejumlah capaian pembangunan pun disampaikan sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban.</p>
<p>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Tuban turun dari 14,13 persen pada 2025 menjadi 12,92 persen pada 2026. Penurunan sebesar 1,21 poin persentase tersebut menempatkan Tuban sebagai kabupaten dengan penurunan kemiskinan terbesar kedua di Jawa Timur. Capaian ini sekaligus mengantarkan Tuban keluar dari lima besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut.</p>
<p>“Ini mencatatkan sejarah sebagai penurunan kemiskinan terbesar kedua di Jawa Timur,” ungkap Mas Lindra.</p>
<p>Selain keberhasilan menekan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban pada semester awal 2026 juga tercatat mencapai 6,47 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi daerah dan penguatan berbagai sektor produktif.</p>
<p>Di sektor pertanian, Kabupaten Tuban juga menunjukkan kontribusi positif. Tuban masuk lima besar daerah di Jawa Timur dengan luas panen padi terbesar, yang diperkirakan mencapai 97,30 ribu hektare. Kabupaten Tuban juga termasuk dalam lima besar daerah penghasil produksi padi dan beras terbesar di Jawa Timur.</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Tuban, lanjutnya, terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran. Upaya peningkatan layanan administrasi kependudukan juga dilakukan melalui perluasan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai pelayanan publik.</p>
<p>Pada sektor pelayanan publik, Kabupaten Tuban berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Informatif. Komitmen terhadap keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah juga tercermin dari pemanfaatan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!.</p>
<p>Hingga November 2026, kanal tersebut telah menampung lebih dari 2.200 aduan masyarakat. Sementara tingkat penyelesaian aduan mencapai 99,7 persen pada September 2026. Capaian ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.</p>
<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban meningkat menjadi 74,00 atau naik 0,85 poin. Di bidang kesehatan dan pelayanan sosial, Pemkab Tuban menyediakan rumah singgah gratis bagi pasien rujukan di Surabaya, termasuk kendaraan pengantar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan pengobatan di luar daerah.</p>
<p>Sementara dalam penataan lingkungan dan ruang publik, pemerintah daerah terus mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH), di antaranya di Kecamatan Palang dan Bangilan, guna menyediakan ruang publik yang lebih nyaman bagi masyarakat.</p>
<p>Komitmen pembangunan juga diwujudkan melalui pelestarian kekayaan budaya daerah. Pada 2026, kesenian tradisional Thak-Thakan dan senjata tradisional Caluk resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia. Penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kekayaan tradisi sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Tuban.</p>
<p>Mas Lindra juga menyampaikan apresiasi kepada para pelajar, mahasiswa, dan atlet asal Tuban yang telah mengharumkan nama daerah melalui berbagai prestasi di tingkat regional hingga nasional.</p>
<p>Menurutnya, seluruh capaian pembangunan yang telah diraih tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan melalui semangat gotong royong dan inovasi.</p>
<p>“Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja tunggal. Hanya melalui kolaborasi yang kokoh antarelemen masyarakat, inovasi di setiap lini pelayanan publik, dan keberlanjutan karya-karya nyata, kita sanggup menjawab tantangan zaman yang kian dinamis,” tegasnya.</p>
<p>Mengakhiri amanatnya, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, TNI/Polri, perangkat desa, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh warga yang telah mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Tuban.</p>
<p>Ia mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi ke-733 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan, menghargai jasa para pendahulu, dan melanjutkan pengabdian melalui karya nyata.</p>
<p>Dengan semangat Mbangun Deso, Noto Kutho, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus bersinergi dan berinovasi untuk membawa Kabupaten Tuban menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (duc)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/ikuti-uji-publik-kip-2026-wamen-ossy-ingin-kementerian-atr-bpn-bisa-pertahankan-predikat-badan-pemerintah-informatif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53515</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/ikuti-uji-publik-kip-2026-wamen-ossy-ingin-kementerian-atr-bpn-bisa-pertahankan-predikat-badan-pemerintah-informatif/" title="Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.</p>
<p>“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.</p>
<p>Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Uji Publik ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.</p>
<p>Wamen Ossy menjelaskan, menerapkan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses maupun alasan hukum di balik pengecualiannya.</p>
<p>“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.</p>
<p>Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.</p>
<p>Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam 10 hari. Selain itu, Kementerian ATR/BPN tahun ini meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).</p>
<p>“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy yang hadir dengan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi beserta jajaran. (MW/JR)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tetapkan-lima-klaster-penertiban-hgu-yang-terlibat-karhutla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53512</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tetapkan-lima-klaster-penertiban-hgu-yang-terlibat-karhutla/" title="Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.</p>
<p>“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).</p>
<p>Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya, antara lain karena luas lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.</p>
<p>Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.</p>
<p>Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.</p>
<p>“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.</p>
<p>Klaster keempat, perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU-nya karena luas lahan terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.</p>
<p>“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron. (JM/FA)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/menteri-nusron-cabut-dan-tertibkan-hgu-11-korporasi-terindikasi-terlibat-dalam-kebakaran-hutan-dan-lahan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53518</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/menteri-nusron-cabut-dan-tertibkan-hgu-11-korporasi-terindikasi-terlibat-dalam-kebakaran-hutan-dan-lahan/" title="Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.</p>
<p>“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).</p>
<p>Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.</p>
<p>Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.</p>
<p>Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.</p>
<p>Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.</p>
<p>Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.</p>
<p>Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.</p>
<p>Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.</p>
<p>Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.</p>
<p>Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thak-Thakan dan Caluk Resmi Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda 2026, Perkuat Identitas Budaya Tuban</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/thak-thakan-dan-caluk-resmi-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-2026-perkuat-identitas-budaya-tuban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotatuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 01:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lintas Peristiwa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53501</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id &#8211; Kekayaan budaya Kabupaten Tuban kembali mendapat pengakuan. Kesenian tradisional Thak-Thakan asal Kecamatan Tambakboyo dan senjata tradisional Caluk resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kabupaten Tuban tahun 2026. <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/thak-thakan-dan-caluk-resmi-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-2026-perkuat-identitas-budaya-tuban/" title="Thak-Thakan dan Caluk Resmi Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda 2026, Perkuat Identitas Budaya Tuban" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>kotatuban.id &#8211; Kekayaan budaya Kabupaten Tuban kembali mendapat pengakuan. Kesenian tradisional Thak-Thakan asal Kecamatan Tambakboyo dan senjata tradisional Caluk resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kabupaten Tuban tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi bukti kekayaan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Tuban yang telah diwariskan secara turun-temurun.</p>
<p>Penetapan kedua warisan budaya tersebut dilakukan pada 6 November 2026 setelah melalui tahapan identifikasi, pendataan, serta proses pengusulan mulai dari tingkat provinsi hingga kementerian. Pengakuan ini sekaligus memperkuat identitas budaya Tuban dan menjadi momentum penting untuk meningkatkan upaya pelestarian peninggalan leluhur.</p>
<p>Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra, mengatakan penetapan Thak-Thakan dan Caluk sebagai WBTb merupakan bentuk pengakuan terhadap kekayaan budaya lokal yang memiliki nilai sejarah, filosofi, serta karakteristik khas masyarakat Tuban.</p>
<p>Menurutnya, salah satu unsur penting dalam proses pengusulan adalah adanya bukti bahwa warisan budaya tersebut telah dikenal dan berkembang sekurang-kurangnya selama 50 tahun.</p>
<p>&#8220;Alhamdulillah, setelah melengkapi berbagai persyaratan dan menempuh proses dari tingkat provinsi hingga kementerian, Caluk dan Thak-Thakan akhirnya ditetapkan sebagai WBTb pada 6 November lalu,&#8221; ungkap Emawan.</p>
<p>Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Bupati Tuban, Mas Lindra, yang menginstruksikan agar dilakukan identifikasi dan pendataan terhadap berbagai potensi budaya dan kesenian di daerah. Langkah ini bertujuan agar kekayaan budaya khas Tuban memiliki pengakuan dan legitimasi yang jelas.</p>
<p>Bertambahnya dua WBTb tersebut semakin memperkuat posisi budaya sebagai salah satu aset penting daerah. Berbagai tradisi, kesenian, benda bersejarah, hingga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat perlu terus dijaga agar tidak tergerus perkembangan zaman.</p>
<p>Emawan menegaskan, pengakuan sebagai WBTb bukanlah akhir dari upaya pelestarian. Sebaliknya, penetapan tersebut harus menjadi titik awal untuk memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pewarisan budaya kepada generasi berikutnya.</p>
<p>Pemkab Tuban melalui Disbudporapar berkomitmen menyediakan ruang ekspresi bagi para pelaku seni dan budaya. Berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan akan terus diselenggarakan secara berkala, sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.</p>
<p>Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Tuban kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih kreatif dan menarik. Menurut Emawan, pelestarian budaya harus tetap berpegang pada pakem atau nilai-nilai asli, tetapi dapat dikemas dengan sentuhan inovasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman.</p>
<p>&#8220;Tanpa meninggalkan pakem budaya, kesenian dan budaya ini dapat terus lestari. Budaya leluhur bisa dikemas dengan visual yang atraktif, storytelling yang kuat, serta branding yang tepat. Dengan begitu, tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga mampu memikat wisatawan dari luar daerah,&#8221; tuturnya.</p>
<p>Ia menambahkan, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas seni, hingga masyarakat. Regenerasi pelaku budaya serta pengenalan tradisi kepada generasi muda menjadi kunci agar warisan leluhur tidak sekadar menjadi catatan sejarah.</p>
<p>Lebih dari sekadar kesenian maupun benda peninggalan masa lalu, Emawan menyebut budaya juga mengandung petuah, nilai-nilai luhur, serta tata krama yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pelestarian budaya juga harus diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p>Thak-Thakan merupakan kesenian tradisional khas Kecamatan Tambakboyo yang termasuk dalam kategori pertunjukan barongan. Kesenian ini memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bentuk topeng, kostum, karakter tokoh, gerakan, hingga iringan musik tradisional yang khas.</p>
<p>Nama Thak-Thakan diambil dari bunyi &#8220;thak-thak&#8221; yang muncul akibat benturan rahang topeng saat dimainkan. Pertunjukan ini menampilkan tokoh utama dengan wujud menyerupai kepala naga atau harimau, serta sejumlah tokoh pendukung seperti Genderuwo, Wewe Gombel, dan Kirik Kikik.</p>
<p>Gerakan para pemain yang dinamis berpadu dengan iringan musik tradisional yang rancak menciptakan pertunjukan yang atraktif dan menghibur. Di balik unsur hiburannya, Thak-Thakan juga merepresentasikan nilai spiritual, kebersamaan, serta kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.</p>
<p>Selain kesenian Thak-Thakan, Tuban juga memiliki Caluk, senjata tradisional yang dikenal pula dengan sebutan Caluk Trantang. Senjata ini mempunyai bentuk khas berupa perpaduan antara golok dan kapak dengan karakteristik tersendiri pada bagian bilahnya.</p>
<p>Keberadaan Caluk tidak dapat dipisahkan dari sejarah serta kehidupan masyarakat Tuban pada masa lampau. Selain memiliki fungsi sebagai peralatan tradisional, Caluk juga menjadi bagian dari identitas budaya yang merefleksikan kreativitas, keberanian, dan semangat perjuangan masyarakat pada zamannya.</p>
<p>Dengan ditetapkannya Thak-Thakan dan Caluk sebagai WBTb 2026, Pemkab Tuban berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya semakin meningkat. Pengakuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem kebudayaan yang mampu memberikan manfaat sosial, pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi bagi masyarakat.</p>
<p>Dengan demikian, warisan leluhur Tuban tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah masa lalu, tetapi tetap hidup, berkembang, dan menjadi identitas yang diwariskan kepada generasi mendatang. (duc)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/serahkan-sertipikat-gratis-kepada-penerima-bsps-2026-staf-ahli-menteri-atr-kepala-bpn-imbau-masyarakat-untuk-alih-media-ke-sertipikat-elektronik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53521</guid>

					<description><![CDATA[Bogor &#8211; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/serahkan-sertipikat-gratis-kepada-penerima-bsps-2026-staf-ahli-menteri-atr-kepala-bpn-imbau-masyarakat-untuk-alih-media-ke-sertipikat-elektronik/" title="Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogor</strong> &#8211; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertipikat bagi masyarakat penerima Bedah Rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) pada Sabtu (07/11/2026). Setelah sertipikat diserahkan, Andi Tenri Abeng yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjut berbincang bersama 15 penerima sertipikat dan warga sekitar yang berkumpul di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah Bogor, Jawa Barat.</p>
<p>“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” ujar Andi Tenri Abeng.</p>
<p>Untuk memudahkan masyarakat melakukan alih media, Kantor Pertanahan di sejumlah kabupaten/kota bukan hanya membuka pelayanan rutin pada Senin-Jumat, namun juga melayani saat akhir pekan lewat program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Layanan tersebut tersedia setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kota Bogor.</p>
<p>“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” tutur Andi Tenri Abeng.</p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang sudah mendukung dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor ini. Hal tersebut sangatlah penting karena menurutnya, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemberian bantuan perumahan dan pelayanan pertanahan, harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak mempersulit masyarakat.</p>
<p>“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” ujar Maruarar Sirait.</p>
<p>Penyerahan 15 sertipikat tanah ini merupakan hasil dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam mendukung Program Bedah Rumah BSPS Tahun 2026. Kementerian PKP menjalankan program Bedah Rumah, sementara Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penyertipikatan tanahnya secara gratis.</p>
<p>Turut hadir di lokasi penyerahan bersama Andi Tenri Abeng dan Maruarar Sirait, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Hadir pula, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Akhyar Tarfi dan jajaran. (SG/CK)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/sertipikat-tanah-masih-atas-nama-orang-tua-yang-sudah-meninggal-berikut-ini-risikonya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53509</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/sertipikat-tanah-masih-atas-nama-orang-tua-yang-sudah-meninggal-berikut-ini-risikonya/" title="Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan kepemilikannya belum dialihkan ke ahli waris. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, kondisi tersebut dapat menghambat pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.</p>
<p>“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (06/11/2026).</p>
<p>Ketika sertipikat milik orang tua yang sudah meninggal belum juga diajukan Peralihan Hak-nya hingga ahli waris tingkat pertama meninggal dunia, maka kondisi berisiko akan menjadi lebih rumit. Sertipikat tersebut akan diturunkan haknya ke ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga bertambah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan bisa jadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan seluruh ahli waris.</p>
<p>Penundaan balik nama waris juga dapat mempersulit transaksi atas tanah, baik untuk keperluan Peralihan Hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Pada prinsipnya, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Oleh karena itu, saat pemegang hak telah meninggal dunia, proses peralihan atau pembebanan hak atas tanah tersebut perlu didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Kepada masyarakat yang memiliki tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, Ana Anida mengimbau untuk segera mengurus Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.</p>
<p>&#8220;Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,&#8221; pungkasnya. (LS/JR)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di Antara Atlet Catur POPDA Kota Malang Terselip Satu Santri Darul Ulum Agung</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/di-antara-atlet-catur-popda-kota-malang-terselip-satu-santri-darul-ulum-agung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 02:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53493</guid>

					<description><![CDATA[MALANG – Ada sosok istimewa di antara para atlet catur yang mewakili Kota Malang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Ia adalah Syayoda Wifi Ahnaf, seorang santri dari Pondok <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/di-antara-atlet-catur-popda-kota-malang-terselip-satu-santri-darul-ulum-agung/" title="Di Antara Atlet Catur POPDA Kota Malang Terselip Satu Santri Darul Ulum Agung" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MALANG – Ada sosok istimewa di antara para atlet catur yang mewakili Kota Malang dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Ia adalah Syayoda Wifi Ahnaf, seorang santri dari Pondok Pesantren Darul Ulum Agung asal Tuban yang turut ambil bagian dalam kompetisi olahraga bergengsi tersebut.</p>
<p>Keikutsertaan Syayoda menjadi warna tersendiri bagi kontingen catur Kota Malang. Di tengah para pelajar dari berbagai latar belakang pendidikan, terselip seorang santri yang turut membawa semangat dan kebanggaan dunia pesantren ke arena pertandingan.</p>
<p>Selama ini, pesantren sering kali identik dengan pendidikan agama, kajian kitab, dan pembentukan akhlak. Namun, kehadiran Syayoda di POPDA menunjukkan bahwa kehidupan pesantren juga memberikan ruang bagi para santri untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan di bidang olahraga.</p>
<p>Catur sendiri bukan sekadar permainan di atas papan hitam putih. Olahraga ini membutuhkan kecerdasan strategi, konsentrasi, kesabaran, ketelitian, serta kemampuan mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut juga menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter seorang santri.</p>
<p>Partisipasi Syayoda Wifi Ahnaf menjadi bukti bahwa santri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi di berbagai bidang. Menuntut ilmu agama dan mengembangkan kemampuan olahraga bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan.</p>
<p>Keikutsertaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi santri lainnya agar berani mengembangkan potensi diri dan tidak membatasi cita-cita hanya pada satu bidang.</p>
<p>Dari pesantren menuju arena pertandingan POPDA, Syayoda membawa pesan sederhana namun bermakna: santri tidak hanya mampu berprestasi dalam bidang keagamaan, tetapi juga bisa hadir dan bersaing dalam dunia olahraga.</p>
<p>Sebuah kebanggaan bagi keluarga besar Darul Ulum Agung, sekaligus bukti bahwa semangat santri dapat melangkah lebih jauh dan berkontribusi bagi daerah.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tindaklanjuti-9467-pengaduan-dalam-lapor-mas-wapres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info Agraria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53524</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/kementerian-atr-bpn-tindaklanjuti-9467-pengaduan-dalam-lapor-mas-wapres/" title="Kementerian ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67% Pengaduan dalam Lapor Mas Wapres" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta</strong> &#8211; Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung pada Rabu (04/11/2026), Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, memaparkan perkembangan penanganan terhadap 611 aduan masyarakat yang masuk terhitung sejak awal dibukanya saluran komunikasi tersebut.</p>
<p>“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67%,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, usai mengikuti Rakor di Jakarta.</p>
<p>Uunk Din Parunggi menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada pengaduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan bisa langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan untuk mendapatkan respons. Namun, jika ada laporan menyangkut sengketa, konflik, dan perkara, maka penanganannya membutuhkan penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.</p>
<p>Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menangani sengketa, konflik, maupun perkara ialah mempertemukan para pihak dalam mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian selanjutnya mengikuti proses peradilan.</p>
<p>Ke depannya, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti aduan yang belum terselesaikan. Saat ini, akses terhadap situs pengelolaan pengaduan masih terkendala pemeliharaan sistem.</p>
<p>Untuk memperluas jangkauan komunikasi dengan masyarakat, Biro Humas dan Protokol juga menghadirkan program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang sudah berjalan sejak 1 Oktober 2026. Dengan fitur Live di TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan berkonsultasi secara interaktif mengenai berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi. Program ini tersedia setiap hari kerja, Senin-Jumat mulai 09.00-11.00 WIB.</p>
<p>“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk Din Parunggi.</p>
<p>Adapun Rakor ini dipimpin oleh Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Pada kesempatan ini, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN hadir dengan didampingi oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry. (JM/CK)/(r)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alivia Galuh Ariyani, Siswi SMAN 2 Tuban Raih Top 1 Duta Desa Indonesia 2026, Siap Dorong Kemajuan Desa</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/alivia-galuh-ariyani-siswi-sman-2-tuban-raih-top-1-duta-desa-indonesia-2026-siap-dorong-kemajuan-desa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotatuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laporan Utama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53485</guid>

					<description><![CDATA[Alivia Galuh Ariyani, Siswi SMAN 2 Tuban kotatuban.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Tuban. Alivia Galuh Ariyani, remaja kelahiran 30 Desember 2010, berhasil meraih penghargaan Top 1 <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/alivia-galuh-ariyani-siswi-sman-2-tuban-raih-top-1-duta-desa-indonesia-2026-siap-dorong-kemajuan-desa/" title="Alivia Galuh Ariyani, Siswi SMAN 2 Tuban Raih Top 1 Duta Desa Indonesia 2026, Siap Dorong Kemajuan Desa" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alivia Galuh Ariyani, Siswi SMAN 2 Tuban kotatuban.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Tuban. Alivia Galuh Ariyani, remaja kelahiran 30 Desember 2010, berhasil meraih penghargaan Top 1 Duta Desa Indonesia 2026. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk berprestasi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan masyarakat desa.</p>
<p>Penghargaan bergengsi itu diterima Alivia dalam rangkaian Simposium Pemuda Desa Indonesia yang berlangsung di Gedung DPRD, Kota Padang, Senin (26/10/2026). Penyematan selempang penghargaan dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, H. Fadly Amran, BBA.</p>
<p>Siswi kelas X SMAN 2 Tuban tersebut mengaku memiliki ketertarikan dan kepedulian besar terhadap perkembangan desa. Baginya, desa bukan sekadar wilayah tempat tinggal masyarakat, melainkan fondasi penting bagi kemajuan sebuah negara.</p>
<p>Saat ditemui di kediamannya di Dusun Becok, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Selasa (3/11/2026) Galuh mengungkapkan keinginannya untuk ikut berkontribusi memajukan desa melalui sudut pandang dan kreativitas generasi muda.</p>
<p>Menurutnya, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama, termasuk kalangan anak muda yang memiliki energi, ide, dan inovasi untuk membawa perubahan positif.</p>
<p>&#8220;Negara akan maju jika desanya maju. Karena itu, kemajuan desa harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk generasi muda,&#8221; ungkap putri pasangan Agus Joko dan Nita Purwaningsih tersebut.</p>
<p>Galuh menilai, setiap desa memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah. Potensi tersebut antara lain sektor pertanian, pariwisata, serta kekayaan seni dan budaya lokal.</p>
<p>Namun, pengembangan potensi desa tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah kemajuan desa.</p>
<p>Dia menilai, persoalan kenakalan remaja juga perlu mendapat perhatian serius. Sebab, perilaku negatif di kalangan generasi muda dapat menghambat terciptanya lingkungan desa yang aman, produktif, dan berkembang.</p>
<p>Karena itu, Galuh berharap anak-anak muda di desa dapat mengambil peran lebih besar melalui kegiatan positif, kreativitas, pendidikan, serta keterlibatan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Baginya, predikat Duta Desa Indonesia bukan sekadar gelar atau penghargaan, melainkan amanah untuk ikut menyuarakan potensi desa dan mengajak generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya.</p>
<p>Prestasi yang diraih Galuh juga menjadi inspirasi bahwa anak muda dari daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas.</p>
<p>Dari Dusun Becok, Desa Tegalrejo, Galuh membawa pesan sederhana namun bermakna: kemajuan Indonesia harus dimulai dari desa. Dan generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. (duc)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIG Gandeng Unirow dan SMKN 3 Tuban Kembangkan Minyak Kayu Putih di Lahan Pascatambang</title>
		<link>https://www.kotatuban.id/sig-gandeng-unirow-dan-smkn-3-tuban-kembangkan-minyak-kayu-putih-di-lahan-pascatambang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kotatuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 23:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kotatuban.id/?p=53480</guid>

					<description><![CDATA[kotatuban.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban terus mendorong pemanfaatan lahan pascatambang menjadi kawasan produktif yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu upaya tersebut <a class="read-more" href="https://www.kotatuban.id/sig-gandeng-unirow-dan-smkn-3-tuban-kembangkan-minyak-kayu-putih-di-lahan-pascatambang/" title="SIG Gandeng Unirow dan SMKN 3 Tuban Kembangkan Minyak Kayu Putih di Lahan Pascatambang" itemprop="url"></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>kotatuban.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban terus mendorong pemanfaatan lahan pascatambang menjadi kawasan produktif yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan minyak kayu putih beserta berbagai produk turunannya dengan menggandeng Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban dan SMKN 3 Tuban.</p>
<p>Kolaborasi dunia industri, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi tersebut dikemas melalui kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pengembangan Minyak Kayu Putih dan Produk Turunannya di Balai Among Jagat, kawasan Ecopark Kambangsemi pada Kamis (22/10/2026) lalu.</p>
<p>Program ini tidak sekadar menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka peluang pengembangan inovasi produk berbasis potensi lokal. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan mampu memahami proses pengolahan minyak kayu putih sekaligus menciptakan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing pasar.</p>
<p>Senior Manager of Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata, menjelaskan bahwa Ecopark Kambangsemi merupakan kawasan reklamasi lahan pascatambang tanah liat seluas 17 hektare yang dikembangkan menjadi pusat edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Menurutnya, kawasan tersebut selama ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, mulai dari budidaya ikan lele, ayam petelur, hingga tanaman melon. Kini, SIG terus mengoptimalkan potensi kawasan tersebut melalui pengembangan tanaman kayu putih sebagai salah satu komoditas bernilai ekonomi.</p>
<p>“SIG berupaya mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan kegiatan ekonomi produktif. Kami ingin lahan pascatambang tidak hanya kembali memiliki fungsi ekologis, tetapi juga mampu memberikan manfaat berkelanjutan melalui berbagai aktivitas pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat,” ungkap Dharma.</p>
<p>Ia menambahkan, tanaman kayu putih memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah. Selain menghasilkan minyak atsiri melalui proses penyulingan, bahan tersebut juga dapat diolah menjadi produk turunan seperti lilin aromaterapi, balsam, serta berbagai produk perawatan tubuh.</p>
<p>Dalam program ini, sebanyak 100 siswa SMKN 3 Tuban dilibatkan dan dibagi menjadi 10 kelompok. Secara bergantian, para peserta mengikuti pelatihan setiap Senin dan Kamis hingga 30 November 2026. Materi pelatihan mencakup teknik penyulingan minyak kayu putih, proses pengolahan, hingga pengembangan produk turunannya.</p>
<p>“Kami berharap para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktik secara langsung. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk menghadapi dunia kerja maupun mengembangkan peluang usaha setelah lulus,” jelasnya.</p>
<p>Sementara itu, Rektor Unirow Tuban, Prof. Dr. Warli, M.Pd., menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, kemitraan antara perguruan tinggi, dunia industri, dan sekolah vokasi merupakan bentuk implementasi nyata tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.</p>
<p>Ia menilai pengembangan minyak kayu putih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui dukungan riset, inovasi formulasi, serta strategi pengembangan produk yang menyesuaikan kebutuhan dan tren pasar.</p>
<p>Warli mencontohkan, selama ini minyak kayu putih dan balsam lebih dikenal sebagai produk kesehatan konvensional yang identik dengan konsumen usia dewasa. Padahal, melalui inovasi dan pengembangan aroma, produk tersebut berpeluang menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, termasuk kalangan generasi muda.</p>
<p>“Balsam atau minyak kayu putih selama ini identik dengan pemakaian usia 50 tahun ke atas karena aromanya yang khas. Melalui riset dan pendampingan tim akademisi Unirow, kami ingin menghadirkan inovasi produk turunan, misalnya balsam dengan aroma parfum atau produk sejenis Freshcare dengan variasi aroma modern sehingga lebih menarik dan diminati generasi muda, termasuk para pelajar SMK,” paparnya.</p>
<p>Lebih lanjut, Warli mengatakan sinergi tersebut juga memberikan ruang bagi mahasiswa dan pelajar untuk terlibat langsung dalam proses penelitian, pengembangan formulasi, pengujian kualitas, hingga penciptaan produk yang berorientasi pada kebutuhan pasar.</p>
<p>Ia menambahkan, kerja sama Unirow dengan SIG sebelumnya juga telah terjalin dalam sejumlah program lingkungan, salah satunya konservasi keanekaragaman hayati. Program tersebut antara lain diwujudkan melalui penangkaran rusa di kawasan Edupark SIG. Dari populasi awal sebanyak empat ekor, jumlah rusa di kawasan tersebut disebut telah berkembang menjadi 36 ekor.</p>
<p>Dukungan serupa disampaikan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMKN 3 Tuban, Jahidul Umam. Ia mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada siswa, khususnya dari kompetensi keahlian Teknik Kimia Industri dan Analisis Pengujian Laboratorium, untuk mengikuti pelatihan pengembangan minyak kayu putih tersebut.</p>
<p>Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengalaman pembelajaran kontekstual yang memungkinkan siswa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah ke dalam proses produksi dan pengembangan produk secara langsung.</p>
<p>“Ini merupakan kesempatan emas bagi anak-anak kami untuk belajar langsung dari para pakar dan praktisi industri. Kami mendorong siswa agar tidak hanya menerima teori, tetapi juga aktif melakukan penelitian, menghasilkan produk nyata, bahkan memublikasikan karya ilmiah dari hasil pengembangan tersebut,” ujarnya.</p>
<p>Ke depan, SMKN 3 Tuban berharap cakupan kolaborasi dapat diperluas dengan melibatkan kompetensi keahlian Teknik Mesin. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan siswa dalam memahami pengoperasian, perawatan, hingga pengembangan peralatan yang digunakan dalam proses penyulingan dan pengolahan minyak kayu putih.</p>
<p>Dengan demikian, kolaborasi SIG, Unirow, dan SMKN 3 Tuban diharapkan tidak hanya menghasilkan inovasi produk berbasis tanaman kayu putih, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.</p>
<p>Melalui pengembangan tersebut, kawasan Ecopark Kambangsemi diharapkan semakin berkembang sebagai pusat pembelajaran, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sekaligus menjadi contoh bahwa lahan pascatambang dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menghadirkan manfaat ekologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. (rto)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
