kotatuban.id – Komisi II DPRD Kabupaten Tuban berhasil memfasilitasi renegosiasi kerja sama layanan internet desa antara pemerintah desa (pemdes) se-Kabupaten Tuban dengan PT PLN Icon Plus. Mediasi ini menjadi angin segar bagi para kepala desa (kades) yang tengah memutar otak akibat pemotongan anggaran desa, sekaligus memastikan keberlanjutan efisiensi biaya jaringan privat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Keputusan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Tuban yang berlangsung selama tiga hari, Rabu–Jumat (23–25 September 2026). Hasil rapat menyepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5 persen dari pihak penyedia jasa.
Melalui formulasi baru ini, tarif paket internet desa yang sebelumnya dipatok Rp2.500.000 per bulan, kini turun menjadi Rp2.370.000 per bulan.
Tidak hanya itu, bagi pemdes yang memilih untuk menonaktifkan layanan Internet Broadband Corporate (Wi-Fi publik) dan hanya berfokus pada jaringan privat (Metronet), biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga menjadi Rp1.223.000 per bulan.
Pertemuan marathon ini merupakan puncak dari rangkaian rapat koordinasi yang diinisiasi oleh DPRD Tuban melalui Surat Ketua DPRD Nomor 000.1.2.2/4998/414.050/2026. Dalam prosesnya, Komisi II memanggil jajaran Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, para camat, hingga seluruh kades se-Kabupaten Tuban secara bertahap.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menegaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa tanpa menabrak aturan hukum yang berlaku.
”Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet,” ujar Fahmi usai rapat.
Fahmi menambahkan, desa-desa wajib mempertahankan jaringan tertutup (Metronet) dari PLN Icon Plus demi mematuhi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
”Teman-teman desa tidak bisa begitu saja memutus kerja sama dengan ICON+, karena sudah diatur dalam Perpres SPBE. Apalagi untuk penggunaan Siskeudes Link yang wajib menggunakan jaringan tertutup. Adapun untuk wilayah blank spot, pemenuhan jaringan dipastikan tetap berjalan,” terangnya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, menjelaskan bahwa efisiensi harga ini didapat melalui re-evaluasi operasional internal tanpa mengurangi standar kualitas maupun keamanan data Siskeudes.
”Kami betul-betul memberikan harga maupun layanan terbaik. Penyesuaian tarif ini didasarkan pada re-evaluasi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun jaminan keamanan data Siskeudes,” jelas Arif.
Ia juga menekankan komitmen PLN Icon Plus sebagai Accelerator of Digital and Green Lifestyle Enabler dalam mendukung pemerataan jaringan fiber optik hingga ke pelosok desa, lengkap dengan jaminan respons cepat dari tim teknis jika terjadi gangguan sinyal.
Di sisi lain, Ketua DPC Papdesi Kabupaten Tuban, Tomo, memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat Komisi II DPRD Tuban. Menurut Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori ini, opsi efisiensi hingga Rp1,2 jutaan per bulan sangat membantu menjaga stabilitas kas desa mulai bulan depan.
”Kami berterima kasih kepada DPRD Tuban yang telah menjembatani upaya renegosiasi harga ini. Ini sangat berarti bagi kestabilan keuangan desa,” pungkas Tomo.
Mengenai pemenuhan internet untuk fasilitas umum/masyarakat, Tomo menyebut hal itu kini dikembalikan pada kemampuan dan kebijakan anggaran masing-masing desa. (duc)
