Penulis: THK

kotatuban.com – Suasana khidmat dan semangat nasionalisme mewarnai Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Senin (17/8/2026). Upacara diikuti seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban.

Kota Semarang – Mengurus peralihan hak atas tanah tidak sebatas melengkapi dokumen persyaratan. Dalam prosesnya ada tahapan yang melibatkan beberapa pihak, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah

kotatuban.com – Masyarakat Kabupaten Tuban kini memiliki alternatif waktu untuk mengakses layanan pertanahan tanpa harus menunggu hari kerja. Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban kembali membuka Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) pada

kotatuban.id – Data nilai tanah menjadi salah satu informasi penting dalam penyelenggaraan administrasi dan kebijakan pertanahan. Karena itu, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala agar informasi yang tersedia tetap sesuai

Jakarta – Rotasi kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan langkah yang dilakukan untuk memperkuat organisasi dan mutu sumber daya manusia (SDM). Di momen Pelantikan

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Keempat instrumen tersebut mencakup kepastian

​Jakarta – Transformasi layanan pertanahan yang sedang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didasari dengan dua orientasi, yakni kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Semangat perubahan tersebut disebarkan

Kota Semarang – Mengurus peralihan hak atas tanah tidak sebatas melengkapi dokumen persyaratan. Dalam prosesnya ada tahapan yang melibatkan beberapa pihak, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah

kotatuban.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana penerapan pembagian wilayah yang diproyeksikan mulai diberlakukan pada Februari 2027. Persiapan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Apel Pagi

​Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan transformasi layanan pertanahan untuk menutup celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan mafia tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan kebijakan

​Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyepakati pengintegrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek