kotatuban.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (18/11/2026). Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat regulasi daerah, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, penataan kelembagaan, pengelolaan sumber daya kelautan, hingga pengendalian peredaran minuman beralkohol.
Enam Raperda tersebut terdiri atas empat Raperda usulan eksekutif dan dua Raperda inisiatif DPRD. Persetujuan bersama ini merupakan hasil pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif melalui panitia khusus (pansus) serta tim penyusun Raperda.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, S.E., Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, 36 anggota DPRD Kabupaten Tuban, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Pansus I, II, dan III menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap enam Raperda. Selanjutnya, enam fraksi DPRD Kabupaten Tuban, yakni Fraksi Golongan Karya, Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, serta Demokrat Amanat Pembangunan, menyampaikan pendapat akhir terhadap empat Raperda usulan eksekutif. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui keempat rancangan regulasi tersebut.
Empat Raperda usulan eksekutif meliputi Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara itu, dua Raperda inisiatif DPRD mencakup Raperda tentang Pemanfaatan dan Pengusahaan Sumber Daya Kelautan serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, persetujuan bersama enam Raperda tersebut mencerminkan sinergi dan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Lindra tersebut, materi keenam Raperda memiliki cakupan strategis. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah, regulasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya nelayan, melalui pengaturan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan.
“Dalam agenda siang ini, kami bersama legislatif sudah melakukan persetujuan bersama terhadap enam Raperda. Mulai dari pemerintah desa, perangkat desa, BPD, perubahan nomenklatur, hingga perlindungan masyarakat, khususnya nelayan, serta peraturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol,” ungkapnya.
Mas Lindra menambahkan, penyempurnaan regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian khusus. Dalam proses revisinya, lebih dari 50 persen materi peraturan mengalami penyesuaian guna memperkuat pengawasan dan pengendalian peredarannya di Kabupaten Tuban.
Ia berharap seluruh Raperda yang telah disepakati dapat segera melalui tahapan selanjutnya sehingga nantinya bisa diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini sudah tuntas tepat waktu. Insyaallah, dalam waktu dekat kita bisa memanfaatkan peraturan daerah ini. Keinginan eksekutif dan legislatif sangat baik, yakni benar-benar menjaga dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Tuban,” imbuhnya.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Tuban melalui panitia khusus serta tim penyusun Raperda dari pihak eksekutif yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.
Ia menjelaskan, setelah mendapatkan persetujuan bersama, keenam Raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi. Proses ini mencakup penelaahan aspek tata naskah, materi, hingga substansi rancangan peraturan daerah.
“Hasil fasilitasi tersebut nantinya menjadi dasar penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Wakil Bupati berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga keenam regulasi tersebut segera ditetapkan. Ia juga mengajak jajaran eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mendukung pelaksanaannya agar peraturan yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama enam Raperda oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban. (duc)
DPRD dan Pemkab Tuban Sepakati Enam Raperda, Perkuat Tata Kelola Pemerintah dan Perlindungan Masyarakat






