Kategori: Politik & Pemerintahan

kotatuban.id  – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tuban menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VIII, Sabtu (22/10). Pemilihan kepengurusan untuk periode 2016-2021 tersebut dilaksanakan di Resor Tuban Tropis.

kotatuban.id – Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin, di Kabupate Tuban akan dicairkan kembali mulai pertengahan November mendatang. Pencairan ini diharapkan mampu meringankan beban kebutuhan masyarakat miskin penerima bantuan.

kotatuban.id – Untuk memberikan jaminan kesehatan karyawan, perusahaan dalam mengurus surat ijin usaha di Kabupaten Tuban harus dilengkapi sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi karyawannya. Syarat baru itu menyusul

kotatuban.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban menjamin tidak ada pungutan liar (Pungli) saat uji kir kendaraan. Seperti halnya pemberitaan diluaran bahwa uji kir di Dishub rawan dengan tindakan pungli

kotatuban.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Kabupaten Tuban meminta kepada Pemkab Tuban untuk melakukan pembintangan pada program daerah yang sudah direncanakan. Hal tersebut perlu dilakukan menyikapi penundaan Dana Alokasi

kotatuban.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tuban rencananya akan dilaksanakan pada 8 Desember 2016 mendatang. Namun, dari 36 desa di 16 kecamatan yang akan mengikuti Pilkades tersebut,

kotatuban.id -Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB)  belum mencairkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 36 desa di 16 kecamatan dari 20 kecamatan di

kotatuban.id – Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB) hingga saat ini belum menerima pengembalian berkas pengajuan dana penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan

kotatuban.id– DPRD sarankan Pemkab Tuban tidak membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru menyusul diberlakukannya atas perturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. “DPRD memang menyarankan agar Pemkab

kotatuban.id – Dokumen pengajuan anggaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepaala Desa (Pilkades) serentak yang diajukan sejumlah desa peserta pilkades serentak 2016 dikembaliakn Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana