kotatuban.id

Jakarta – Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta objek lain yang melekat di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu. Hingga Juni 2025 saja, jumlah

kotatuban.id. Bali – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, diundang menjadi pembicara kunci dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Universitas Mahendradatta, di

kotatuban.id – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menghadiri kegiatan Consinyering Percepatan Penerbitan Hak Tanah PT Pertamina (Persero) pada Jumat (01/08). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional

kotatuban.id – Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan Peninjauan Lapang Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan PT Semen Indonesia (SIG) pada Jumat (01/08). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian

kotatuban.id. Banjarmasin – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (31/07/2025). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol

kotatuban.id. TUBAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menggelar kegiatan assessment bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) pada Rabu (30/7/2025). Seluruh peserta yang telah lolos seleksi administratif mengikuti tahapan

kotatuban.id. Jakarta – Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi fokus penting bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini

kotatuban.id. Lampung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan imbauan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya dalam

kotatuban.id. Lampung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendafataran