kotatuban.id – Setiap hari, jauh sebelum matahari meninggi, deretan becak di kawasan Kebonsari sudah berjajar rapi. Suara lonceng kecil di setang becak bertalu-talu, menandai dimulainya napas ekonomi harian para pengemudi yang menggantungkan hidup pada ramainya peziarah Makam Sunan Bonang. Di antara mereka, ada Suparjo, 52 tahun, yang sudah lebih dari dua dekade mengantar peziarah dari titik parkir ke kompleks makam.
“Yang penting rame terus, Mas. Rezeki kami ya dari sini,” ujarnya sambil membersihkan dudukan becak yang mulai pudar.
Namun sejak awal November 2025 ini, rutinitas itu mulai berubah. Pemerintah Kabupaten Tuban, melalui DLHP, mengumumkan penataan baru arus peziarah. Bukan sekadar merapikan jalur kendaraan, kebijakan ini membawa pendekatan baru: menjadikan Terminal Kebonsari sebagai pusat mobilisasi utama. Artinya, peziarah tidak lagi turun di dekat alun-alun, tetapi dipusatkan di terminal parkir yang jaraknya lebih terukur dan lebih mudah dikelola.
Perubahan itu terasa besar di lapangan, bukan hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi pelaku ekonomi kecil yang hidup dari ramainya ziarah ke makam ulama besar Wali Songo tersebut.
Kebijakan yang Menyentuh Banyak Lapisan
DLHP Tuban menyebut penataan ini lahir dari dua kebutuhan: menertibkan lalu lintas kota yang sering macet setiap akhir pekan, dan menciptakan sistem transportasi yang lebih tegas namun tetap ramah bagi becak, shuttle, dan PKL.
Di terminal, tempat yang selama ini identik dengan ritme kendaraan antarkota, pemerintah mulai menata area khusus bagi becak wisata. Pengemudinya diberi plat identitas, kartu pengenal, serta jalur operasional yang lebih jelas. Tujuannya sederhana: memberikan kepastian, baik untuk wisatawan maupun pelaku usaha.
Bagi para pedagang kaki lima, penataan ini semula memunculkan kekhawatiran akan berkurangnya pembeli. Namun setelah dijelaskan bahwa arus peziarah akan dipusatkan di terminal, banyak yang mulai melihat peluang. Penempatan ulang kios, zona kuliner, hingga area suvenir dirancang agar tidak hanya tertib, tetapi juga layak menghidupi.
“Kami ingin semua pihak merasa dilibatkan,” ujar salah satu pejabat DLHP dalam penjelasan resminya, “karena wisata religi Tuban bukan hanya soal makamnya, tetapi ekosistem sosial-ekonomi yang mengitarinya.” pungkasnya.
Perjalanan Ziarah yang Lebih Tertib
Di banyak daerah, ziarah yang melibatkan rombongan besar sering menciptakan tantangan tersendiri, misalnya parkir sembarangan, penumpang turun di bahu jalan, bahkan kemacetan.
Karena itu, dalam skema baru ini, seluruh bus diarahkan untuk parkir di Terminal Kebonsari. Dari sana, para peziarah melanjutkan perjalanan dengan becak atau angkutan kecil yang sudah tercatat resmi. Tarif pun mulai distandarkan agar tidak ada lagi komplain terkait pungutan liar.
Bagi wisatawan seperti Risma, pengunjung asal Semarang yang ditemui tim reporter kotatuban.id, pengaturan baru ini dianggap lebih nyaman.
“Dulu kami turun dekat alun-alun sebelah utara, agak repot. Sekarang lebih nyaman. Anak-anak juga senang naik becak,” ujarnya.
Suara Pengemudi Becak dan PKL
Meski sebagian pelaku usaha menyambut positif, tidak sedikit yang tetap memandang kebijakan ini dengan hati-hati.
Suparjo, pengemudi becak yang sudah dua puluh tahun beroperasi, menilai kebijakan ini bisa berhasil apabila pemerintah benar-benar mengarahkan semua rombongan masuk ke terminal.
“Yang penting jangan setengah-setengah, Mas. Kalau bus masih boleh berhenti di dekat alun-alun, ya kami kalah,” katanya.
Dari sisi pedagang, perubahan arus peziarah justru membuka peluang. Beberapa pedagang mengaku penataan tahun ini lebih terfokus pada menciptakan ruang dagang yang lebih nyaman, bukan sekadar memindahkan mereka ke lokasi baru.
“Kalau orang turun di terminal, otomatis mampir. Yang penting pengaturannya jelas,” ungkap Istikomah, penjual minuman dingin yang sehari-hari berjualan di bawah pohon peneduh terminal.
Lebih Dari Sekadar Rute Baru
Penataan arus peziarah di Makam Sunan Bonang bukan hanya persoalan teknis. Ia menyentuh sejarah panjang Tuban sebagai kota wali, tempat tradisi religius, perdagangan, dan pergerakan sosial bertemu. Di titik inilah, kebijakan publik menyentuh denyut perekonomian mikro yang menghidupi ribuan warga.
DLHP Tuban berharap skema baru ini tidak hanya menyelesaikan kemacetan, tetapi juga menjadi awal bagi tata kelola wisata religi yang lebih profesional, bersih, dan terarah. Pemerintah pun menjanjikan evaluasi rutin sepanjang November untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
“Kalau tertib, kami ikut senang. Rezeki itu yang penting lancar,” kata Suparjo sebelum kembali menjemput rombongan peziarah berikutnya. (co)
