kotatuban.id. GRESIK – Ada pemandangan berbeda dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Timur. Tidak ada kerumunan, tidak ada antrean mengular, dan tidak terlihat kepanikan orang tua yang biasanya mewarnai musim penerimaan siswa baru.
Kondisi itu terlihat saat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan inspeksi langsung ke SMKN 1 Cerme dan SMAN 1 Cerme, Kabupaten Gresik, Rabu (3/6/2026).
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik Eko Agus Suwandi, Khofifah memastikan sendiri bagaimana sistem digital SPMB bekerja di lapangan.
Menurut Khofifah, digitalisasi SPMB telah mengubah wajah penerimaan siswa baru secara drastis. Sistem kini mengatur jadwal kedatangan peserta secara otomatis sehingga tidak terjadi penumpukan massa di sekolah.
“Di semua titik tidak ada antrean. Jam kedatangan sudah diatur sistem dan operator sudah disiapkan,” tegas Khofifah.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar yang membuat proses penerimaan murid semakin objektif, transparan, dan sulit dimanipulasi.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat kerap mengeluhkan antrean panjang hingga ketidakpastian pelayanan, kini calon siswa tinggal datang sesuai jadwal yang telah ditentukan sistem.
Tak hanya itu, proses verifikasi dan pengisian data berlangsung lebih tertib. Setiap peserta memperoleh waktu yang cukup tanpa harus berebut antrean.
Khofifah bahkan membandingkan temuannya saat meninjau sejumlah SMA Negeri di Surabaya beberapa waktu lalu.
“Di sini orang tua menunggu di ruang terpisah. Ketika siswa masuk ruang verifikasi, semuanya berjalan lebih tertata,” ujarnya.
Di balik pelaksanaan SPMB tahun ini, ada pengawasan yang lebih ketat dibanding sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengungkapkan bahwa seluruh tahapan SPMB dijalankan dengan mengacu pada Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026.
Mulai pengambilan PIN, verifikasi, validasi hingga daftar ulang dipantau secara serius agar tidak membuka ruang penyimpangan.
“Ini menjadi perhatian langsung Ibu Gubernur. Kami ingin memastikan seluruh proses berlangsung nyaman, aman, transparan, dan lancar,” tegas Aries.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi ingin menutup berbagai celah praktik tidak sehat yang selama ini sering menjadi sorotan publik saat musim penerimaan siswa baru.
Di tengah kekhawatiran masyarakat soal gangguan sistem digital, Aries memastikan hingga saat ini tidak ditemukan kendala berarti.
Bahkan, tim teknologi informasi dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) disiagakan penuh selama 24 jam untuk memantau sistem secara real time.
“Kalau ada kendala, tim langsung bergerak cepat. Sampai hari ini Alhamdulillah tidak ada masalah,” ungkapnya.
Langkah antisipatif tersebut dilakukan untuk menghindari gangguan teknis yang berpotensi merugikan ribuan calon peserta didik di seluruh Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik Eko Agus Suwandi menjelaskan bahwa tahun ini terdapat 12 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri di Kabupaten Gresik yang membuka layanan SPMB.
Seluruh proses dipantau secara menyeluruh guna memastikan prinsip keadilan dan transparansi benar-benar berjalan.
“Kami memastikan seluruh tahapan pendaftaran berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Eko.
Usai Surabaya dan Gresik, Khofifah dijadwalkan melanjutkan pemantauan ke sejumlah daerah lain seperti Madiun dan Lamongan. Targetnya jelas: memastikan pelaksanaan SPMB di seluruh 38 kabupaten/kota Jawa Timur berjalan tanpa hambatan.
Dengan sistem digital yang terus diperkuat, pemerintah berharap polemik tahunan soal antrean panjang, ketidakpastian layanan, hingga dugaan praktik titipan dalam penerimaan siswa baru semakin sulit terjadi.(co)
