Insiden singkat yang memantik pertanyaan besar tentang tanggung jawab korporasi dan kesiapsiagaan warga.
kotatuban.id – Ledakan dan kobaran api yang terjadi di kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kamis (16/10) lalu, menyisakan lebih dari sekadar kepulan asap. Ia meninggalkan tanda tanya besar: seberapa siap perusahaan dan pemerintah dalam melindungi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri berisiko tinggi?
Meski pihak perusahaan menyebut kejadian itu hanya “flash fire” atau nyala api singkat akibat kebocoran unit pompa, fakta di lapangan menunjukkan warga mengalami kepanikan luar biasa. Suara ledakan terdengar keras, asap hitam membubung tinggi, dan ratusan orang berlarian mencari tempat aman tanpa tahu arah pasti. “Kami hanya tahu ada ledakan besar. Tidak ada sirene, tidak ada petugas yang datang memberi tahu apa yang terjadi,” kata Suyono, warga Tasikharjo yang mengaku mengevakuasi keluarganya secara mandiri.
Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, menilai kejadian itu seharusnya menjadi evaluasi serius bagi pihak TPPI dan pemerintah daerah. “Kami sudah lama meminta jalur komunikasi dan evakuasi yang jelas. Tapi tiap kali kejadian, warga tetap bingung harus berbuat apa. Ini bukan sekadar soal teknis kebakaran, tapi soal kepercayaan dan rasa aman,” ujarnya. Ia berencana mengirim surat ke Bupati Tuban dan DPRD agar dilakukan audit keselamatan serta relokasi sebagian warga yang tinggal terlalu dekat dengan area industri.
TPPI, melalui Area Manager CSR & Comrel-nya, Tinoto Hadi Sucipto, menyatakan bahwa situasi sudah sepenuhnya terkendali dan tidak ada korban jiwa maupun luka. Menurutnya, asap hitam yang terlihat bukan gas beracun, melainkan sisa pembakaran yang muncul sesaat setelah api padam. “Kami menjamin operasional kilang tetap aman, dan saat ini seluruh sistem sudah kembali normal,” ujarnya menegaskan.
Namun, bagi sebagian warga dan pemerhati lingkungan, penjelasan teknis itu belum cukup. Mereka menilai perlu ada transparansi dan sistem tanggap darurat yang melibatkan masyarakat secara langsung. “Yang dibutuhkan bukan hanya klarifikasi setelah kejadian, tapi jaminan nyata sebelum bahaya datang,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, risiko industri petrokimia seharusnya diantisipasi dengan pendekatan kemanusiaan, bukan sekadar prosedur pabrik.
Insiden TPPI seolah mengingatkan bahwa di balik geliat investasi dan industri, selalu ada ruang bagi tanggung jawab sosial yang tak boleh diabaikan. Keselamatan warga bukan variabel tambahan dalam rumus ekonomi, melainkan fondasi moral yang menentukan legitimasi keberadaan industri di tengah masyarakat. Sebab, ketika nyala api padam, yang tersisa bukan hanya abu, tapi juga kepercayaan—dan itu yang paling sulit dipulihkan. (co)
